Hukum Poligami

Hukum Poligami

A. Ketika Poligami Itu Dilarang
Para ulama klasik dari kalangan mufassir (penafsir) maupun fakih (ahli hukum) berpendapat, berdasarkan QS.4:3 pria muslim dapat menikahi empat perempuan. Tafsir ini telah mendominasi nalar seluruh umat Islam. Tetapi, ulama seperti Muhammad Abduh (1849-1905) tidak sepakat dengan penafsiran itu.
Baginya diperbolehkannya poligami karena keadaan memaksa pada awal Islam muncul dan berkembang. Pertama, saat itu jumlah pria sedikit dibandingkan dengan jumlah wanita akibat mati dalam peperangan antara suku dan kabilah. Maka sebagai bentuk perlindungan, para pria menikahi wanita lebih dari satu. Kedua, saat itu Islam masih sedikit sekali pemeluknya. Dengan poligami, wanita yang dinikahi diharapkan masuk Islam dan memengaruhi sanak-keluarganya. Ketiga, dengan poligami terjalin ikatan pernikahan antarsuku yang mencegah peperangan dan konflik.
Kini, keadaan telah berubah. Poligami, papar Abduh, justru menimbulkan permusuhan, kebencian, dan pertengkaran antara para istri dan anak. Efek psikologis bagi anak-anak hasil pernikahan poligami sangat buruk: merasa tersisih, tak diperhatikan, kurang kasih sayang, dan dididik dalam suasana kebencian karena konflik itu. Suami menjadi suka berbohong dan menipu karena sifat manusia yang tidak mungkin berbuat adil. Pada akhir tafsirnya, Abduh mengatakan dengan tegas poligami haram qat’i karena syarat yang diminta adalah berbuat adil, dan itu tidak mungkin dipenuhi manusia. (lihat Muhammad Rasyîd Ridâ, Tafsir al-Manâr, Dâr al-Fikr, jilid IV, hlm 347-350).
Pernyataan Abduh kembali ditegaskan dalam fatwanya tentang hukum poligami yang dimuat di majalah al-Manâr edisi 3 Maret 1927/29 Sya’ban 1345, Juz I, jilid XXVIII, yaitu poligami hukumnya haram. Adapun QS. 4:3 bukan menganjurkan poligami, tetapi justru sebaliknya harus dihindari (wa laysa fî zâlika targhîb fî al-ta’dîd bal fîhi tabghîd lahu).
Mantan Syeikh Al-Azhar ini menjelaskan tiga alasan haramnya poligami. Pertama, syarat poligami adalah berbuat adil. Syarat ini sangat sulit dipenuhi dan hampir mustahil, sebab Allah sudah jelas mengatakan dalam QS.4:129 bahwa lelaki tidak akan mungkin berbuat adil. Kedua, buruknya perlakuan para suami yang berpoligami terhadap para istrinya, karena mereka tidak dapat melaksanakan kewajiban untuk memberi nafkah lahir dan batin secara baik dan adil. Ketiga, dampak psikologis anak-anak dari hasil pernikahan poligami. Mereka tumbuh dalam kebencian dan pertengkaran sebab ibu mereka bertengkar baik dengan suami atau dengan istri yang lain.
Pada akhir fatwanya ia meminta para hakim, ulama, dan pemerintah agar melarang poligami (lihat Muhammad ‘Abduh dalam al-A’mâl al-Kâmilah Lilimâm al-Syeikh Muhammad ‘Abduh, (ed.) Muhammad ‘Imârah, Kairo:Dâr al-Syurûk, 1993, Jilid II, hlm 88-93, lihat juga hlm 76-87).
Abduh menjelaskan hanya Nabi Muhammad saja yang dapat berbuat adil sementara yang lain tidak, dan perbuatan yang satu ini tak dapat dijadikan patokan sebab ini kekhususan dari akhlak Nabi kepada istri-istrinya. ‘Abduh membolehkan poligami hanya kalau istri itu mandul. Fatwa dan tafsiran Abduh tentang poligami membuat hanya dialah satu-satunya ulama di dunia Islam yang secara tegas mengharamkan poligami.
Ulama asal Mesir yang pernah mengecap pendidikan di Paris ini juga melihat poligami adalah praktik masyarakat Arab pra-Islam. Dr Najmân Yâsîn dalam kajian mutakhirnya tentang perempuan pada abad pertama Hijriah (abad ketujuh Masehi) menjelaskan memang budaya Arab pra-Islam mengenal institusi pernikahan tak beradab (nikâh al-jâhili) di mana lelaki dan perempuan mempraktikkan poliandri dan poligami. Pertama, pernikahan sehari, yaitu pernikahan hanya berlangsung sehari saja.Kedua, pernikahan istibdâ’ yaitu suami menyuruh istri digauli lelaki lain dan suaminya tidak akan menyentuhnya sehingga jelas apakah istrinya hamil oleh lelaki itu atau tidak. Jika hamil oleh lelaki itu, maka jika lelaki itu bila suka boleh menikahinya. Jika tidak, perempuan itu kembali lagi kepada suaminya. Pernikahan ini dilakukan hanya untuk mendapat keturunan.Ketiga, pernikahan poliandri jenis pertama, yaitu perempuan mempunyai suami lebih dari satu (antara dua hingga sembilan orang). Setelah hamil, istri akan menentukan siapa suami dan bapak anak itu.Keempat, pernikahan poliandri jenis kedua, yaitu semua lelaki boleh menggauli seorang wanita berapa pun jumlah lelaki itu. Setelah hamil, lelaki yang pernah menggaulinya berkumpul dan si anak ditaruh di sebuah tempat lalu akan berjalan mengarah ke salah seorang di antara mereka, dan itulah bapaknya.Kelima pernikahan-warisan, artinya anak lelaki mendapat warisan dari bapaknya yaitu menikahi ibu kandungnya sendiri setelah bapaknya meninggal.Keenam, pernikahan-paceklik, suami menyuruh istrinya untuk menikah lagi dengan orang kaya agar mendapat uang dan makanan. Pernikahan ini dilakukan karena kemiskinan yang membelenggu, setelah kaya perempuan itu pulang ke suaminya. Ketujuh, pernikahan-tukar guling, yaitu suami-istri mengadakan saling tukar pasangan.
Praktik pernikahan Arab pra-Islam ini ada yang berlangsung hingga masa Nabi, bahkan hingga masa Khulafâ al-Rashidîn (lihat Najmân Yâsîn, al-Islâm Wa al-Jins Fî al-Qarn al-Awwal al-Hijri, Beirut: Dâr ‘Atiyyah, 1997, h. 24-28).
Poligami yang termaktub dalam QS.4:3 adalah sisa praktik pernikahan jahiliah sebagaimana disebutkan di atas. Oleh karenanya tepat kiranya Thaha Husayn menyatakan dalam bukunya Fi Syi’r al-Jâhili yang menggemparkan dunia Arab tahun 1920-an hingga dia dipecat sebagai dosen Universitas Kairo, bahwa Al Quran adalah cermin budaya masyarakat Arab jahiliyyah (pra-Islam) (Dâr al-Ma’ârif, Tunisia, tt, h. 25-33). Fakta sosialnya ialah perempuan kala itu dalam kondisi terpinggirkan, kurang menguntungkan dan menyedihkan, dan Al Quran merekamnya melalui teks-teksnya yang masih dapat kita baca saat ini. Dalam hal poligami, Al Quran merekam praktik tersebut sebab poligami adalah realitas sosial masyarakat saat itu.
Oleh karenanya QS 4:3 harus dilihat sebagai ayat yang belum selesai, sebab Al Quran adalah produk sejarah yang tak bisa luput dari konteks sosial, budaya, dan politik masyarakat Arab di Hijaz saat itu. Al Quran sesungguhnya respons Allah terhadap berbagai persoalan umat yang dihadapi Muhammad kala itu. Sebagai respons, tentu Al Quran menyesuaikan dengan keadaan setempat yang saat itu diisi budaya kelelakian yang dominan.
Untuk menurunkan ajaran etik, moral, maupun hukum, Al Quran membutuhkan waktu dan proses. Ambil contoh larangan meminum khamr, Al Quran membutuhkan waktu hingga tiga kali. Dalam masalah poligami pun demikian. Poligami hanya hukum yang berlaku sementara saja dan untuk tujuan tertentu saja, yaitu pada masa Nabi (lihat Fazlur Rahman, Tema Pokok al-Quran, Bandung: Pustaka, 1996, hlm 68-70). Al Quran membutuhkan waktu untuk mencapai tujuan yang sebenarnya yakni monogami.
Penulis setuju dengan Mahmoud Mohamed Thaha, ulama Sudan yang dihukum mati pemerintahan Numeiri, bahwa poligami akhirnya merupakan tahapan perkembangan transisional untuk membawa kesetaraan lelaki dan perempuan (lihat Mahmoud Mohamed Thaha, The Second Message of Islam: Syari’ah Demokratik, Surabaya: Elsad, 1996, hlm 204-206).

Fatwa dan tafsir Abduh di atas dipegang Presiden Tunisia Bourguiba pada tahun 1956 untuk mensahkan undang-undang (UU) yang melarang poligami. Tunisia adalah satu-satunya negara Muslim yang melarang poligami sekarang ini. Namun, Turki saat pemerintahan Musthafa Kemal Ataturk pada tahun 1926 juga melarang poligami.
UU Tunisia yang tegas dan sangat berani melarang poligami tidak diikuti negara lain. Justru sebaliknya, hampir semua negara Muslim di dunia melegalisasi poligami, seperti di Yaman Selatan (1974), Siria (1953), Mesir (1929), Maroko (1958), Pakistan (1961), dan negara Muslim lain (lihat Olivier Carré, L’Islam Laïque ou le retour à la Grande Tradition, Paris: Armand Collin, 1993, hlm 110-113). Lalu di manakah posisi Indonesia berkaitan dengan poligami itu?
UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membolehkan poligami dengan syarat atas izin istri pertama. UU ini diperkuat dengan keluarnya UU RI No 7/1989 tentang Pengadilan Agama, khususnya Pasal 49 yang mengatakan pengadilan agama menangani masalah perkawinan (seperti mengurusi poligami) dan lainnya. Kompilasi Hukum Islam semakin memperjelas kebolehan poligami di Indonesia.
Keadaan ini tentu tidak menguntungkan perempuan Muslim Indonesia. Karena itu saatnya sekarang dibuat UU antipoligami untuk melindungi perempuan Muslim Indonesia. Sudah saatnya wanita tegas di hadapan teks yang dipelintir mereka yang berkepentingan dengan poligami.
B. Poligami dan Kemerosotan Bangsa
Kontroversi tentang poligami mencuat kembali setelah Menteri Pemberdayaan Perempuan mempublikasikan bahwa pemerintah perlu mengkaji dan merubah undang-undang tentang pernikahan. Jika dicermati banyak hal yang akan menjadi faktor pendukung dari kasus-kasus poligami, baik legal maupun illegal, antara lain faktor gender, hilangnya jati diri dan integritas masyarakat, pola konsumtif masyarakat, dan belum jelasnya arah pembangunan nasional yang kesemua dapat berdampak pula pada semakin merosotnya kualitas kehidupan berbangsa.
a. Faktor Gender
Perdebatan poligami yang mengemuka di masyarakat lebih pada sejauh mana poligami akan menyengsarakan masa depan wanita dan memberikan kebebasan kepada pria untuk mengoptimalkan utilitasnya dalam menjalin kasih dengan banyak wanita. Hal ini mengingat bahwa argumentasi yang digunakan wanita adalah karakteristiknya yang cenderung menguasai (bersifat mono) dan kepastian masa depan generasinya. Disisi lain, argumentasi kaum Adam, cenderung menyederhanakan masalah, adalah memanfaatkan dalil-dalil agama yang belum tentu tepat dan jumlah wanita yang melebihi jumlah pria serta aspek ekonomi (terutama jika dari segi ekonomi seorang pria pada posisi yang menjanjikan). Jika kebijakan larangan poligami didasarkan hanya pada dua faktor tersebut pertanyaan yang kemudian muncul adalah “Sejauh mana dampak positif dan negatif dari larangan poligami terhadap perubahan kehidupan masyarakat?”. Karena belum tentu kebijakan larangan poligami itu akan memperbaiki kondisi kehidupan perempuan secara umum, mungkin saja yang terjadi adalah kebalikannya misal semakin banyaknya pemerkosaan dan perselingkuhan. Dan ketika kedua kondisi tersebut terjadi apakah pemerintah akan memenjarakan para pelakunya.
Berbagai kasus pemerkosaan dan perselingkuhan tidak hanya dilakukan oleh masyarakat yang tidak berpendidikan bahkan mungkin saja hal itu dilakukan oleh orang yang berpendidikan dan dianggap taat agama. Sehingga dalam hal ini yang menjadi dasar atau akar permasalahan adalah hilangnya jati diri dan integritas masyarakat (yang ujung-ujungnya adalah kemerosotan moral) sebagai bangsa yang bangsa akan budaya ketimuran. Disisi lain, bangsa Indonesia yang digambarkan sebagai bangsa dengan masyarakat yang agamis dan berbudaya tinggi menjadi impian belaka. Agama dan budaya yang bernilai tinggi hanya menjadi slogan dan propaganda untuk memperoleh kekuasaan atau uang.
Jika dilihat lebih jauh, apakah memang sudah menjadi hal yang krusial sehingga pemerintah mengemukakan gagasannya untuk memberikan sanksi terhadap pelaku poligami. Bukankah berbagai kasus kejahatan terhadap perempuan yang secara agregat mencerminkan kemerosotan kehidupan bangsa bermula dari kemerosotan moral masyarakatnya, baik wanita maupun pria, bukan masalah poligami dilarang atau diperbolehkan.
b. Jati diri dan Integritas Masyarakat
Berbagai kasus yang melanda bangsa ini termasuk mencuatnya keinginan pemerintah untuk melarang poligami terkait juga dengan jati diri dan integritas masyarakat yang semakin menurun. Masyarakat Indonesia cenderung bersifat emosional untuk mereaksi dan melakukan aksi atas suatu kasus atau masalah. Jati diri dan inetgritas ini menjadi penting bagi masyarakat yang mempunyai peradaban tinggi. Karena bangsa yang kehilangan jati diri dan integritasnya rendah bagaikan buih di lautan yang tidak mempunyai kekuatan apapun. Kondisi inilah yang dikhawatirkan sedang melanda masyarakat Indonesia sehingga berbagai kasus pelanggaran sosial dengan mudah terjadi dan tidak adanya prioritas kegiatan untuk memperbaiki kondisi keterpurukan masyarakat saat ini.
Pertanyaan yang kemudian muncul adalah “Seberapa besar relevansi jati diri dan integritas masyarakat dalam kasus poligami sehingga pemerintah harus intervensi melalui perundang-undangan tentang pernikahan?”. Jika kita lihat bahwa bangsa yang besar adalah bangsa dengan masyarakat yang memiliki jati diri dan integritas yang tinggi serta visioner. Perumpamaan ini bisa diterapkan dalam sebuah rumah tangga karena suatu bangsa di bangun dari berbagai rumah tangga. Dengan jati diri dan integritas anggota rumah tangga (dimana kepala rumah tangga menjadi teladan yang baik) yang tinggi, maka akan berdampak pada kuatnya suatu bangsa. Kuatnya suatu bangsa berarti bangsa tersebut sudah berada pada peradaban yang tinggi. Sehingga masalah poligami bukanlah sesuatu yang harus diperdebatkan, karena masyarakat sudah mengetahui mana yang lebih bermanfaat.
c. “Mengkambinghitamkan” Kondisi Ekonomi
Setelah runtuhnya Rezim ORBA nampak bahwa Bangsa Indonesia bagaikan kapal yang berlayar ditengah badai tanpa arah yang jelas dan penumpangnya cenderung egois serta tidak adanya orang yang bisa menjadi teladan dalam kapal tersebut. Indikasi ini dapat dilihat pada semakin semrawutnya kehidupan masyarakat Indonesia di tengah belum mampunya kondisi perekonomian dan pembangunan nasional menyejahterakan masyarakat. Kebijakan pemerintah dan kondisi ekonomi saat ini yang cenderung menekan kehidupan masyarakat menjadi argumentasi bagi semua masyarakat untuk melakukan apa saja yang bisa mereka kerjakan agar dapat bertahan hidup dan “mengkambinghitamkan” kondisi ekonomi merupakan tindakan yang tidak terelakkan. Argumentasi kondisi ekonomi inilah kadang yang juga dijadikan dasar orang melanggar berbagai aturan dan cenderung acuh tak acuh terhadap dampak negatif atas perbuatannya seperti poligami, perselingkuhan, pemerkosaan, dan berbagai pelanggaran sosial lainnya.
Kalau kita perhatikan pola kehidupan masyarakat Indonesia saat ini mungkin saja mengarah pada kehidupan yang instant dimana orientasi hidup adalah mengoptimalkan utilitasnya pada saat ini. Istilah yang populer untuk menggambarkan kondisi masyarakat tersebut adalah untuk memperoleh sesuatu yang haram saja susah apalagi yang halal. Kondisi ini diperparah dengan pola konsumtif masyarakat Indonesia. Lalu mungkinkah ada kaitan yang erat antara pola konsumtif masyarakat dengan keinginan poligami. Jawabannya bisa ya dan juga bisa tidak. Pada kondisi bangsa dengan masyarakat yang tingkat kesejahteraannya masih rendah dan aspek-aspek moral, agama, serta kultural hanya dijadikan slogan dan propaganda mungkin saja kasus poligami, perselingkuhan, dan pelanggaran sosial bukan sesuatu yang aneh terjadi. Hal ini akan berbeda pada masyarakat yang secara sistemik optimis dengan masa depan yang lebih baik dengan cara bekerja keras dan saling tolong menolong (didukung oleh semakin dalamnya masyarakat akan ajaran agama dan budaya bernilai tinggi). Disisi lain, pemerintah sebagai otoritas yang dipercaya mengelola Negara dan memperbaiki kehidupan masyarakat perlu dipimpin oleh seorang presiden yang visioner dan mengetahui siapa sebenarnya masyarakat yang dipimpinnya serta bagaimana memajukan kehidupannya. Sehingga perdebatan yang terjadi di tengah-tengah kemerosotan kehidupan bangsa saat ini bukanlah kontroversi tentang poligami, tetapi bagaimana membuat masyarakat Indonesia menjadi lebih baik dan pemerintah bisa menjadi tauladan. Dalam jangka panjang diharapkan kehidupan masyarakat akan semakin baik sehingga tidak ada lagi masyarakat yang “mengkambinghitamkan” kondisi ekonomi untuk melakukan apa saja yang diinginkannya termasuk poligami.
Untuk itu, dalam rangka merespon wacana yang disampaikan oleh pemerintah tentang larangan poligami masyarakat Indonesia perlu lebih arif dalam menyikapinya. Dan untuk saat ini konsentrasi bangsa ini lebih baik pada berpikir dan berorientasi pada masa depan yang lebih baik. Tidak ada waktu lagi untuk berdebat pada masalah klasik sementara berbagai masalah tentang pendidikan, pengagguran, dan ketertinggalan dalam berbagai aspek kehidupan dalam konteks internasional kurang menjadi prioritas dalam membangun masa depan bangsa.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: