Islam dan Demokrasi

 

Banyak kalangan non-muslim (individual dan institusi) yang menilai bahwa tidak terdapat konflik antara Islam dan demokrasi dan mereka ingin melihat dunia Islam dapat membawa perubahan dan transformasi menuju demokrasi

 

Robin Wright, pakar Timur Tengah dan dunia Islam yang cukup terkenal menulis di Journal of Democracy (1996) bahwa Islam dan budaya Islam bukanlah penghalang bagi terjadinya modernitas politik. Peraih Nobel Gunnar Myrdal dalam karya magnum opus-nya Asian Drama mengidentifikasi seperangkat modernisasi ideal termasuk di dalamnya demokrasi. Berkenaan dengan agama secara umum dan Islam khususnya, dia mengatakan: Doktrin dasar dari agama-agama Hindu, Islam dan Budha tidaklah bertentangan dengan modernisasi. Sebagai contoh, doktrin Islam, dan relatif kurang eksplisit doktrin Budha, cukup maju untuk mendukung reformasi sejajar dengan idealisme modernisasi. Apabila demokrasi identik dengan egalitarianisme, maka Islam dan Budha dapat memberikan dukungan bagi salah satu idealisme modernisasi khususnya reformasi egalitarian. John O Voll dan John L Esposito, dua pakar yang menjembatani Barat dan Timur tidak sepakat atas pandangan bahwa Islam dan demokrasi tidak dapat ketemu. Menurut kedua pakar ini dalam khazanah Islam terkandung konsep yang memberikan fondasi bagi muslim kontemporer untuk mengembangkan program demokrasi Islam yang otentik. Dalam menjelaskan sejumlah miskonsepsi umum di Barat, Graham E Fuller (mantan Wakil Direktur National Intelligence Council di CIA) menulis di jurnal Foreign Affairs (April, 2002): “Kebanyakan peneliti Barat cenderung untuk melihat fenomena Islam politik seakan-akan ia sebuah kupu-kupu dalam kotak koleksi, ditangkap dan disimpan selamanya, atau seperti seperangkat teks baku yang mengatur sebuah jalan tunggal. Inilah mengapa sejumlah sarjana yang mengkaji literatur Islam utama mengklaim bahwa Islam tidak kompatibel dengan demokrasi. Seakan-akan ada agama lain yang secara literal membahas demokrasi”. Banyak kalangan sarjana Islam yang kembali mengkaji akar dan khazanah Islam dan secara meyakinkan berkesimpulan bahwa Islam dan demokrasi tidak hanya kompatibel; sebaliknya, asosiasi keduanya tak terhindarkan, karena sistem politik Islam adalah berdasarkan pada Syura (musyawarah). Khaled Abou el-Fadl, Ziauddin Sardar, Rachid Ghannoushi, Hasan Turabi, Khurshid Ahmad, Fathi Osman dan Shaikh Yusuf Qardawi serta sejumlah intelektual dan sarjana Islam lain yang bersusah payah berusaha mencari titik temu antara dunia Islam dan Barat menuju saling pengertian yang lebih baik berkenaan dengan hubungan antara Islam dan demokrasi. Karena, kebanyakan diskursus yang ada tampak terlalu tergantung dan terpancang pada label yang dipakai secara stereotipe oleh sejumlah kalangan. Menurut Merriam, Webster Dictionary, demokrasi dapat didefinisikan sebagai “pemerintahan oleh rakyat; khususnya, oleh mayoritas; pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi tetap pada rakyat dandilakukan oleh mereka baik langsung atau tidak langsung melalui sebuah sistem perwakilan yang biasanya dilakukan dengan cara mengadakan pemilu bebas yang diadakan secara periodik; rakyat umum khususnya untuk mengangkat sumber otoritas politik; tiadanya distingsi kelas atau privelese berdasarkan keturunan atau kesewenang-wenangan. Realitasnya adalah bahwa Islam tidak hanya kompatibel dengan aspek- aspek definisi atau gambaran demokrasi di atas, tetapi yang lebih penting lagi, aspek-aspek tersebut sangat esensial bagi Islam. Apabila kita dapat melepaskan diri dari ikatan label dan semantik, maka akan kita dapatkan bahwa pemerintahan Islam, apabila disaring dari semua aspek yang korelatif, memiliki setidaknya tiga unsure pokok, yang berdasarkan pada petunjuk dan visi Alquran di satu sisi dan preseden Nabi dan empat Khalifah sesudahnya (Khulafa al-Rasyidin) di sisi lain. Pertama, konstitusional. Pemerintahan Islam esensinya merupakan sebuah pemerintahan yang `’konstitusional”, di mana konstitusi mewakili kesepakatan rakyat (the governed) untuk diatur oleh sebuah kerangka hak dan kewajiban yang ditentukan dan disepakati. Bagi Muslim, sumber konstitusi adalah Alquran, Sunnah, dan lain-lain yang dianggap relevan, efektif dan tidak bertentangan dengan Islam. Tidak ada otoritas, kecuali rakyat, yang memiliki hak untuk membuang atau mengubah konstitusi. Dengan demikian, pemerintahan Islam tidak dapat berbentuk pemerintahan otokratik, monarki atau militer. Sistem pemerintahan semacam itu adalah pada dasarnya egalitarian, dan egalitarianisme merupakan salah satu ciri tipikal Islam. Secara luas diakui bahwa awal pemerintahan Islam di Madinah adalah berdasarkan kerangka fondasi konstitusional dan pluralistik yang juga melibatkan non-muslim. Kedua, partisipatoris. Sistem politik Islam adalah partisipatoris. Dari pembentukan struktur pemerintahan institusional sampai tahap implementasinya, sistem ini bersifat partisipatoris. Ini berarti bahwa kepemimpinan dan kebijakan akan dilakukan dengan basis partisipasi rakyat secara penuh melalui proses pemilihan populer. Umat Islam dapat memanfaatkan kreativitas mereka dengan berdasarkan petunjuk Islam dan preseden sebelumnya untuk melembagakan dan memperbaiki proses-proses itu. Aspek partisipatoris ini disebut proses Syura dalam Islam. Ketiga, akuntabilitas. Poin ini menjadi akibat wajar esensial bagi sistem konstitusional/partisipatoris. Kepemimpinan dan pemegang otoritas bertanggung jawab pada rakyat dalam kerangka Islam. Kerangka Islam di sini bermakna bahwa semua umat Islam secara teologis bertanggung jawab pada Allah dan wahyu-Nya. Sementara dalam tataran praksis akuntabilitas berkaitan dengan rakyat. Oleh karena itu, khalifah sebagai kepala negara bertanggung jawab pada dan berfungsi sebagai Khalifah al-Rasul (representatif rasul) dan Khalifah al-Muslimin (representatif umat Islam) sekaligus. Poin ini memerlukan kajian lebih lanjut karena adanya mispersepsi tentang kedaulatan (sovereignty): bahwa kedaulatan Islam adalah milik Tuhan (teokrasi) sedangkan kedaulatan dalam demokrasi adalah milik rakyat. Anggapan atau interpretasi ini jelas naif dan salah. Memang, Tuhan merupakan kedaulatan tertinggi atas kebenaran, tetapi Dia telah memberikan kebebasan dan tanggung jawab pada umat manusia di dunia. Tuhan memutuskan untuk tidak berfungsi sebagai Yang Berdaulat di dunia. Dia telah menganugerahi manusia dengan wahyu dan petunjuk esensial. Umat Islam diharapkan untuk membentuk diri dan berperilaku, secara individual dan kolektif, menurut petunjuk itu. Sekalipun esensinya petunjuk ini berdasarkan pada wahyu, tetapi interpretasi dan implementasinya adalah profan. Apakah akan memilih jalan ke surga atau neraka adalah murni keputusan manusia. Apakah akan memilih Islam atau keyakinan lain juga keputusan manusiawi. Apakah akan memilih untuk mengorganisir kehidupan kita berdasarkan pada Islam atau tidak juga terserah kita. Begitu juga, apakah umat Islam hendak memilih bentuk pemerintahan Islam atau sekuler. Tidak ada paksaan dalam agama. Apabila terjadi konflik antara masyarakat dan pemimpin, seperti mayoritas masyarakat tidak menginginkan sistem Islam, maka kalangan pimpinan tidak dapat memaksakan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh masyarakat. Tidak ada paksaan atau tekanan dalam Islam. Karena tekanan dan paksaan tidak akan menghasilkan hasil yang diinginkan dan fondasi Islam tidak dapat didasarkan pada paksaan atau tekanan. Pada karakter fundamental yang didasarkan pada poin-poin di atas, tidak ada konflik antara demokrasi dan sistem politik Islam, kecuali bahwa dalam sistem politik Islam orang tidak dapat mengklaim dirinya Islami apabila tindak tanduknya bertentangan dengan Islam. Itulah mengapa umat Islam hendaknya tidak menganggap demokrasi dalam artian umum bertentangan dengan Islam; sebaliknya, umat harus menyambut sistem demokrasi. Seperti yang dikatakan oleh Dr Fathi Osman, salah satu intelektual muslim kontemporer terkemuka, `’demokrasi merupakan aplikasi terbaik dari Syura”Wallahu A`lam…

Satu Tanggapan

  1. Islam dan Demokrasi Tidak Dalam Satu Kerangka

    Sebagai sebuah kerangka politik, demokrasi menawarkan beberapa keunggulan sistem pemerintahan. Dalam sistem pemerintahan yang demokratik, konon katanya penyalahgunaan kekuasaan tidak akan pernah terjadi. Inilah keunggulan yang tidak dimiliki oleh sistem lain, kata orang – orang yang pro dengan demokrasi. Akan tetapi benarkah demokrasi akan menjamin bahwa tidak akan pernah ada penyalahgunaan kekuasaan?

    Sebenarnya jargon yang mengatakan bahwa demokrasi mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan adalah ahistori. Pemerintahan orde baru dengan demokrasi terpimpinnya, pemerintahan Mubarak di Mesir dengan demokrasi tangan besinya, Pemerintahan Aljazair dengan demokrasi militernya adalah bukti nyata dari penyalahgunaan kekuasaan tersebut. Sehingga seharusnya dengan bijak kita katakan bahwa sesempurna apa pun sistemnya, selama yang menjalankannya manusia biasa, maka di sana pasti ada kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan.

    Demokrasi dan Islam Sebagai Kerangka Politik

    Demokrasi memang merupakan sebuah kerangka nilai politik. Dan sebagai sebuah kerangka nilai politik, demokrasi lahir atas dasar pemikiran tertentu. Demokrasi lahir dari konsep pemikiran pemisahan hubungan antara Negara dan agama. Hal ini terjadi karena pada abad pertengahan, Eropa yang dipimpin oleh para raja sebagai wakil tuhan di muka bumi, melakukan berbagai hal yang menyengsarakan rakyat. Maka muncullah konsep pemisahan kekuasan dengan agama pada abad pertengahan tersebut. Hal ini ditandai dengan adanya massa renaissance atau massa kebangkitan.

    Berawal dari asas pemisahan antara agama dan kekuasaan tadi, merupakan hal yang tidak sesuai fakta bila kita hanya menyatakan bahwa demokrasi itu adalah toleransi, perlindungan hak warga, dan sebagainya. Demokrasi sebagai kerangka nilai politik memang menjanjikan itu semua. Akan tetapi, demokrasi tidak hanya sebatas itu saja. Kita harus dapat memahami dengan benar bahwa demokrasi itu berasaskan pada pemisahan kekuasaan dari agama. Sepanjang demokrasi berasaskan itu, maka sepanjang itu pula tidak akan ada ruang bagi aturan – aturan agama untuk mengatur kehidupan manusia.

    Dalam kehidupan bernegara kita memang membutuhkan satu kerangka nilai yang mampu menampung semua elemen masyarakat. Sebagian orang mengatakan bahwa demokrasilah nilai yang tepat untuk itu. Akan tetapi, tampaknya pilihan itu tidak membawa banyak kemaslahatan dewasa ini. Atas nama demokrasi, justru telah banyak penyalahgunaan kekuasaan sebagaimana yang terjadi pada masa kegelapan eropa dulu.

    Bahkan yang terjadi sekarang ini, berbagai solusi alternatif yang ditawarkan oleh Islam justru lebih menjanjikan banyak hal. Dalam bidang pendidikan misalnya, Islam menawarkan satu konsep pendidikan gratis di semua jenjang. Konsep ini telah dimiliki oleh Islam berabad – abad yang lalu jauh sebelum negara – negara skandinavia menerapkannya. Dalam bidang sosial, Islam merupakan satu kerangka politik yang memiliki torehan sejarah emas dengan memimpin Spanyol dalam tiga agama yang berbeda dengan aman.

    Akhir kata, memilih demokrasi atau Islam sebagai kerangka politik adalah sebuah pilihan. Akan tetapi penyatuan antara demokrasi dan Islam adalah satu pilihan yang buruk di antara sekian pilihan yang ada. Sebab Islam dan demokrasi adalah dua hal yang berbeda secara asas dan penerapannya. Di satu sisi Islam menghendaki kekuasaan diatur oleh agama. Di sisi yang lain, demokrasi sama sekali tidak menghendaki agama muncul dalam ranah kekuasaan.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: