KONSEP KHILAFAH ISLAMIYAH

A.Mukadimah
Dari hari kehari wacana khilafah Islamiyah makin kencang dilontarkan oleh sebagian kelompok umat Islam, lebih-lebih setelah jatuhnya Khilafah Utsmaniyah pada tgl 3. Maret 1924 yang beberapa waktu yang lalu diperingatinya pula. Khilafah Utsmaniyah barakhir sejalan dengan kencang tuntutan kemerdekaandi berbagai negara kolonial yang berpenduduk mayoritas Muslim, seperti negara yang ada di kawasan Asia Tenggara,Aprika utara, Mesir, negara-negara Teluk, Asia Selatan,dan lain-lain. Negara-negara kolonial melihat bahwa kekuasan Turki Usmani yang kuat yang menguasai Timur Tengah dan negara-negara “Eropa Timur” karena kekuatan Khalifah yang amat tinggi. Khusus, kekuatan Sekularisme didukung oleh kekuatan intern di Turki waktu itu, mengurangi kekuasaan Khalifah dan dimakzulkannya sama sekali dari ranah kekuasaan politik.
Kekuasaan Islam mulai ada ketika didirikannya negara Madinah dan diikrarkannya perjanjian Madinah menjadi bagian penting dalam membangun mekanisme hubungan-hubungan antara penduduk Madinah yang menjujung tinggi kedaulatan hukum (Islam) dengan berbagai macam agama dan etnis masyarakat yang ada waktu itu, seperti Yahudi dan Nasrani. Walaupun Piagam tersebut, pada tahap selanjutnya, diingkari oleh kaum Yahudi. Selanjutnya, kekuasaan Islam dipegang oleh para penggantinya (khalifah). Kekhalifahan ini berdiri tegak, walaupun berganti dinasti, dari abad VII – XX (1924).
Khilafah amat berkaitan dengan kekuasaan, kepemimpinan, al-Imam al-A’zham, pemimpin besar. Pada konteks ini, kepemimpinan sesudah Nabi saw. yang fungsinya mengemban tugas-tugas kenabian, khilafat al-nubuwwah,yaitu, hirasat al-din dan siyasat al-dunya, menjaga agama dan mengatur urusan dunia”. Pengemban tugas khalifah sesudah Nabi, ada yang bergelar Khulafa Rasyidun, sebagai pengemban amanah kekuasaan yang dinilai baik oleh para sejarawan, sementara khalifah sesudahnya, walaupun dalam pelaksanaannya banyak mendukung berkembangnya dakwah dan peradaban Islam, tetapi dalam praktek kenegaraan dan ketatanegaraan mengandalkan keturunan, “semi kerajaan”, sebagaimana terjadi sampai kekuasaan Turki Usmani. Sementara itu, gelar kekuasaan berbeda-beda, seperti sultan-sultan dan amir-amir di negara-negara kecil.Masalahnya sekarang bagaimana konsep khilafah dalam Islam dan bagaimana pula keberadaan negara-negara nasional sekarang dikaitkaan dengan konsep khilafah masa silam.
Untuk menjawab pertanyaan ini ada beberapa pendekatan yang digunakan dan menjadi problem epistemologis(metode berfikir) sepanjang masa, khususnya di kalangan fuqaha siyasah. Pertanyaan selanjutnya apakah masalah khilafah termasuk persoalan ta’abbdudi atau ta’qquli atau sekaligus ta’abbud dan ta’aqquli. Bila jawabannya ta’abbudi, maka negara mesti seluruhnya disebut khilafah dan kepala negara adalah Khalifah dan bentuk negara tidak sah bila bukan khilafah. Bila jawabannya ta’aqquli, maka bentuk negara Islam tidak mesti khilafah dan kepala negara tidak mesti bergelar khalifah.
Dengan kemungkinan melihat latar belakang sejarah khilafah yangterpecah terhadap khalifah di berbagai tempat, sementara kekuasaan khalifah yang lain masih ada, seperti kasus Abbasiyah yang berpusat di Bagdad, Umayah di Spanyol (setelah kehancurannya di Syam-Damasqus), Fathimiyah di Mesir, dsb, maka persoalan khilafah dan bukan khilafah adalah persoalan fikih siyasah yang akan berbeda antara fuqaha yang satu dan fuqaha lainnya, walaupun di sisi lain menjadi hak ahli fikih siyasah juga yang menyatakan bahwa khilafah adalah ta’abbudiyah.

B.Makna dan Sejarah
Dilihat dari sisi makna khilafah dari bahasa Arab yang diambil dari susunan hurufkha-la-fa yang memiliki tiga makna. Pertama, an yaji’a syai’un ba’da syai’in yaqumu maqamahu, adanya sesuatu bada sesuatu yang bertugas sesuai dengan yang diganti; kedua, khilafu quddam, kebalikan di depan atau terdahulu; ketiga, taghayyur, berubah. Al-Khalafu ma ja’a ba’du. Kata khalf bila menunjukkan kepada yang baik dibaca al-khalaf dan yang jelek al-khalf dengan lam maskunah. Kemudian, muncul isytiqaq(derivasi) khalafa-yakhlufu- khalafan, khalfan, khilafatan, berartidhiddu taqaddama wa salafa; khalafa kebalikan terdahulu,. Kata khalfa adalah di belakang, seperti khalfa al-imam, di belakang imam. Makna khalifah disebut khalifah kerenapengganti yang berada di belakang yang lain dan menunaikan tugas terdahulu. Khalifatullah, pengganti Allah di muka bumi dan khalifatu Rasulillah, pengganti tugas-tugas kerasulan (Lihat al-Raghib: 156-158 dan Ibn Faris: 210-213).
Dalam Alquran banyak terdapat istiytiqaq khalafa, khususnya yang menyangkut kekuasaan, sebagaimana dalam hadis dan menunjukkan sesuatu yang berada sesudahnya, seperti perkataan khalifah 2 kali (al-Baqarah: 2, Shad: 38), khulafa’ 3 kali ( al-Araf: 29 dan 74, al-Naml: 62), khala’if 4 kali (al-An’am: 165, Yunus: 14 dan 73, dan Fatir: 39),khilfah 1 (al-Furqan: 26), khalf 20 kali, istakhlaf dengan berbagai shighah (bentuknya) 5 kali (al-Nur: 55, al-An’am: 133,57,al-A’raf: 129, dan al-Hadid 7).Demikian pula dalam hadis banyak istilah khalifah, seperti pada Sahih al- Bukhari nomor-nomor berikut:1305, 3782, 4509, 6121, 6627, 6659. Pada Muslim hadis no. 3395, 3444,pada Sunan Abu Dawud disebut pada hadis no. 4037, Musna Ahmad no 304, 10589. Selain kata khalifah, terdapat pula gelar amir dan umara, seperti Amirul Mukminin ketika Umar bin al-Khattab memerintah, seperti pada hadis al-Bukhari hadis nomorr 1542., bahkan Allah jiga khalifah (pengurus) manusia, seperti dalam doa, Allahumma Anta al-Shahib fi al-safari wa al-khalifatu fi ahli…….”. (al-Tirmidzi, no: 3360)
Dari pengertian khilafah yang banyak disebut dalam Alquran ada yang berarti kekasaan secara umum yang merupakan tugas menusia untuk mengolah dunia dan ada yang berarti kerkuasaan, seperti tampak pada Nabi Dawud yang tercantum dalam al-Shad: 26 yang berkaitan dengan pengaturan manusia, dengan menegakkan keadilan. Kemudian, perkataan khalifah ini dijadikan sebagai gelar kepala negara sesudah Muhammad Rasulullah saw.
Substansi dari makna khilafah ialah kekuasaan yang berakaitan dengan politik kenegaraan. Namn, Dalam Alquran juga digunakan perkataan malik (ada 14 ayat) dan jamaknya muluk (2 ayat), ulul al-amri (pemegang urusan), bahkan muncul perkataan umara ( al-Bukhari: no. 1543), dan amir, bahkan istilah imam, sebagaimana diterangkan dalam hadis-hadis Nabi. Perkataan wazir (mentri), wuzara, dalam arti kekuasaan temporal muncul pula pada masa-masa pemerintahan Dinasti Abbasiyah, bahkan istilah sultan juga digunakan sebagai gelar kapala negara. Gelar-gelar kepala di negara-negara Islam sekarang muncul pula gelar Syeikh (Kuwait), Rais (Presiden).
Khilafah Islamiyah ialah khilafah Islam. Artinya, kekuasaan negara pemerintah yang berdasarkan Islam yang menerapkan syariat Islam dengan segala aspeknya. Persoslannya apakah menerapkan pidana Islam atau juga termasuk konsep khilafah yang utuh seperti zaman dahulu atau hanya berupa penerapan syariat belaka. Sekarang ini negara sudah terpecah menjadi negara-negara kecil yang memilki kebangsaan sendiri dan dibatasi dengan teroterial secara nasional masing-masing. Indonasia yang serumpun dengan Malaysia, sebagai bangsa melayu ternyata sudah berada pada dua negara nasional yang berbeda-beda. Arab Saudi dengan negara-negara teluk lainnya yang mirip dalam bahasa dan adat istadat Arab teluk lainnya memiliki kesamaan sudah terpecah-pecah. Maka kontekstualisasi Khilafah Islamiyah menjadi keniscayaan. Dimaksud demikian ialah tetap dalam lingkup negara masing-masing, tetapi memiliki visi dan misi yang sama dalam membela agama, menegakkan syariat, dan membangun umat.
Para khalifah pasca Khulafa Rasyidun dari tahun 661 M-1924 M sebanyak
Tujuh dinasti dengan , yaitu Bani Umayah (661-750 M- 14 orang), Bani Abbas (750-1258 M-37 orang), Bani Umayah Spanyol (756-1031 M- 18 orang)), Fathimiyah Mesir (909-1171 M-14 orang), Turki Usmani (1299 – 1924 M- 37 orang), Syafawi Iran (1501-1722 M- 9 orang), Moghul India (1526-1858 tak jelas berapa banyaknya). (Raharjo, 1996: 362).

C. Konsep Khilafah
Ke-khilafah-an pada masa Khulafa Rasyidun dan khilafah pada khulafa sesudahnya sesudahnya ada perbedaan sebagai berikut: Pertama, Khulafa Rasyidun setelah Rasulullah, seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib menerapkan syura, walaupun ada perbedaan-perbedaan dalam implementasinya, seperti perwakilan, penunjukkan oleh khalifah sebelumnya (setelah konsultasi dengan sahabat-sahabat lain), formatur, dan pemilihin langung. Tidak ada seorang pun dia antara yang menjadi khalifah masa mereka itu berkaitan keturunan dengan khalifah-khalifah sebelumnya, sementrara para khulafa sesudahnya berdasarkan keturunan, sehingga tidak diperhatikan kualitas kecuali intern keluarga khalifah. Kedua, ke-khalifah-an pada masa Khulafa Rasyidun memiliki kredibiltas keilmuan yang mumpuni, sementara khalifah sesudahnya ada pemisahan antara ulama dan umara. Memang tugas-tugas khalifah begitu berat pada masa itu ditambah lagi dengan tingkat kredibiltas keilmuan khalifah pasca Khulafa Rasyidun berbeda. Bila khulafa masa sebelumnya adalah para pejuang dan memiliki bobot keilmuan yhang memadai, tetapi khalifah sesudahnya adalah anak-anak istana. Ketiga, pergantian khalifah antara satu dinasti dengan dinasti lainnya seringkali kali dengan kekerasan berupan pemakzulan atau inqilab (cup), bahkan perebutan kekuasaan di dalam satu dinasti pun adakalanya dengan kekerasan.
Banyak usaha untuk menegakkan kembali institusi khilafah sejak dibubarkan Mustafa Kemal Attaturk, yaitu Muktamar Khilafah di Kairo (1926), Kongres Khilafah di Mekah (1928). Dalam Menyambut gerakan ini, di Indonesia telah dibentuk Komite Khilafah 1926 yang berpusat di Surabaya, dengan ketuanya HOS. Tjokroaminoto (Raharjo, 1996: 362). Namun demikian, negara-negara Muslim atau Islam di dunia sudah terpecah-pecah (disintegrasi), maka upaya-paya-upaya selanjutnya ialah dengan munculnya ide menyatukan umat Islam dengan cara membentuk oragnisasi-organisasi, seperti Rabithah Alam al-Islami dan OKI (Organisasi Konferensi Islam). Libia membentuk Jamiyah Dakwah Internasional yang menghimpun oragnisasi-organisasi dakwah seluruh dunia. Jadi, problematika khiafah ini akan terus menjadi wacana, bahkan agenda bagi yang tidak menyetujui model pemerintahan sekarang. Memang dalam khilafah Islamiyah memiliki keunggulan tertentu, seperti Umat dipimpin oleh suatu kekuasaan (khalifah), umat bahu membahu dalam mempertahankan dirinya tanpa melihat sisi etnis atau bahasa tertentu. Semuanya berjuang atas dasar ajaran dan iman yang sama. Namun, apakah dengan model seperti ini akan implementatif pada masa kini dan hambatannya akan sangat besar.
Penyatuan negara-negara berpenduduk Muslim sedunia adalah suatu yang ideal, tetapi faktor penghambat dapat terjadi yang antara lain berikut: Pertama, siapa yang berhak menjadi khalifah dengan pendudk 1.3 M dengan berbagai etnis dan bahasa. Akankah mengambil hadis, “Al-A’immati min Quraisy, para imam itu dari orang Quraisy”.Kedua, bagaimana cara melakukan syura atau pemilihan yang sedemikian besar. Siapa-siapa yang berhak menjadi wakilnya. Ketiga, Penyatuan umat seluruh dunia dalam arti satu negara khilafah merupakan t’abbudi atau ta’amuli”.
Untuk mengembalikan cita dan citra Khilafah Islamiyah Syaikh An-Nabhani mendirikanHarakah Islamiyah yang disebut Hizb al-Tahrir (Partai Pembebasan), didirikan tahun1952 (WAMI: 88), malah di Indonesia ada yang disebut HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) yang amat getol menyuarakanKhilafah Islamiyah, sehingga khilafah dan syariat Islam bisa tegak lagi. Hizb tidak mengakui sistem manapun di dunia, walaupun mereka ada di dalam sistem tersebut. Persoalan yang masih tersisa adalah sejauh mana model khilafah ini bisa diimplementasikan pada zaman sekarang karena ketika kekhalifahan baru seratus tahun berdiri sudah ada yang memisahkan diri dari pemerintahan pusat di Baghdad, yaitu Spanyol (Andalusia). Ketika di Spanyol khilafah masih berdiri, maka bewrdiri pula khalifah Fatimiyah (Syi’ah Syab’iyah) di Mesir. Khilafah Fatimiyah masih berdiri di Mesir, diganti oleh dikuasai oleh Shalahuddin, dan selanjutnya masing-masing menderikan khilafah dengan mengatasnamakan dinasti-dinasti, semenjak Bani Umayah sampai Moghul di India. Di tanah Melayu, Indonesia dan Malaka berdiri pula kesultanan-kesultanan dari Sabang sampe Marokeyang diperkirakan sebanyak 24 kesultanan. Ketika Indonesia merdeka kesultanan dimasukkan dalam NKRI atas upaya M. Natsir (Allahu yarham), tahun 50-an.
Dari telaah sejarah ini, maka ada tiga kelompok pemikir Muslim dalam memaknai negara khilafah. Pertama, menolak sama sekali Islam memiliki konsep negara dalam Islam, seperti dikemukakan oleh Thaha Husein dan Ali Abdurraziq dalam karyanya, Al-Islam wa Ushul al-Hukmi. Teori politiknya disamakan dengan teori politik barat yang tidak mengakui sama sekali agama berkiprah dalam politik. Mereka menyamakan Islam dengan Nasrani. Kedua, Islam memilik nilai-nalai pemerintahan yang terkandung di dalamnya, seperti dikemukakan oleh ulama Mesir, penulis Hayatu Muhammad, yaitu Muhammad Husein Haikal; ketiga, mengharuskan kembali ke masa Nabi para Khulafa Rasyidun, seperti dikemukakan Hasan Albana, Sayyid Qutub, Syaikh Rasyid Rida, dan A.A. al-Mududi, bahkan dikehendaki agar kekhilafahan juga ditegakkan kembali, seperti dikemukakan oleh al-Nabhani di atas.
Konsep khilafah sebenatnya amat berkaitan dengan konsep Daulah al-Islam-Dar al-Islam(DI) secara menyuluh di seluruh dunia. Daulah Islam di masa silam amat berhasil dalam mengembangkan dakwah dan menegakkan syariat. Medirikan Daulah Islamiyah adalah wajib syar’i dan dididukung banyak ayat Alquran dan Hadis yang membicarakannya karena daulah Islam dan pemerintahan Islam yang akan melindungi Islam secara utuh. Menurut Yusuf al-Qardhawi (2000: 40-81) memiliki karekteristik Daulah Islam yang intinya adalah sebagai berikut: “Daulah Madaniyah yang merujuk pada Islam, bersekala internasional, berdasarkan konstitusi dan hukum syariah,berdasarkan musyawarah dan bukan kekuasaan ala kisra, daulah pemberi petunjuk dan bukan pengumpul pajak, melindungi orang-orang lemah,melindungi hak dan kebebasan, daulah yang berprinsip pada akhlak. Sementara itu, tabiat Daulah Islam adalah bukan daulah teokrat,tapipemerintahan sipil. “
Selanjutnya al-Qardhawimemaksudkan bahwa Daulah Islam bersekala Internasional adalah Khilafah Islamiyah karena meyebutkan tiga prinsip berikut, ” 1). Kesatuan wilayah Islam, Sekalipun negera dan wilayahnya berbeda, tetapi pada prinsipnya untuk satu wilayah untuk satu umat. 2). Kesatuan rujukan syariat yang tertinggi, yang tercermin di dalam Alquran dan Sunnah. 3). Kesatuan kepemimpinan yang tersentralisir, yang tercermin di dalam diri kepemimpinan tertinggi atau Khalifah yang memimnpin daulah orang-orang mukmin dengan ajaran Islam.
Dengan demikian, maka Konsep Khilafah Islamiyah adalah sama dengan konsep Daulah Islamiyah. Memang amat ideal, afdhal, pemerintahan yang dapat menyatukan umat seperti khilafah ada yang mafdhul. Dapatkah dalam situasi dan kondisi sekarang sistem klilafah diwujudkan sebagai alternatif lain dalam rangkakontekstualisasi Daulah Islamiyah, terutama dalam hal pembagian kewilayahan. Semua pertanyaan ini terserah kepada kaum Muslimin yang menjadi penduduk wilayah-wilayah Islam. Di sisi lain Khilafah model mana yang akan diambil, khulafa al-Rasyidun,Bani Umayah, Bani Abbas, Abbasiyah, Moghul atau yang lain.Khulafa Rasyidun pun masing-masing khalifah berbeda-beda. Jadi, memang diperlukan konsep yang baru.

D.Kontekstualisasi Khilafah Islamiyah
Sehubungansistem khilafah yang mengambil model masa Silam (1400 th), maka perlu ada konseptualisasi kembali khilafah model baru dengan tidak menolak konsp lama, tetapi sebagai alternatif dalam melihat syariah dan umatnya yang dinamis dengan mengambil ungkapan, “al-Muhafazhah bi al-qadim al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadid al-ashlah”. Dalam konseptualisasi ini harusdikembalikan kepada tujuan pokok Syariah Islam, yaitu Jalb al-mashaleh wa dar’u al-mafasid. Maka di sini mashlahah ammah, yaitu hifzh al- ummah wa hifzh Syari’ahharus dikedepankan, sekiranya konflik horizontal dan vertikal yang mungkin akan timbul antara peduduk di wilayah-wilayah kekuasan yang sudah ada. Karena itu, memelihara dan menegakkan Syariah di setiap negara yang ada sekarang jauh lebih penting daripada menyatukan suara umat seluruh dunia dalam satu negara.
Pembentukan model negera besar model khilafah adalah persoalan ijtihadi yang akan berbeda antara ulama yang satu dengan ulama lain. Alquran juga memberikan kelapangan bila sesuatu yang ideal tidak bisa dicapai, seperti al-Baqarah: 286, al-A’raf: 42, al-Hajj: 78. Dalam hadis dikatakan, “Idza amartukum bisya’in, fa’tu minhu mastatha’tum (HR. Bukhari).Metode yang digunakan sama seperti ijtihad yang dalam fikih lain, yaitu menggunakan sarana qawaid ushuliyah dan qawaid fiqhiyah. Metode qiyas, maslahah musrasalh, istihsan, istishp-hab, sadd-dzari’ah, dll dan qawaid fiqhiyah yang berserakan akan menjadi landasan konseptualisasi khilafah masa kini. Qawid fiqhiyah tersebut antara lain, “Ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluh, jalb al-mashalih muqaddamun ala dar’ al-mafasid, al-dharurat tubih al-mahdhurat, taghayyur alpahkam bi taghayyur al-azman wa al-amkinah, wa al-ahwal, wa al-awaid, dll. Dengan menelaah fakta sejarah seperti di atas, maka umat Islam perlu mengkaji kembali atas berbagai pandangan khilafah dilihat dari aspek-aspek ta’abbudi atauta’aqquli atau secara simultan ta’abbudi dan ta’amuli.Maka tidak heran bila gelar kepala negara berbeda-beda dan juga teritorial kekuasaan berubah-ubah pada masa silam.
Memang berkumpul di satu rumah gadang dalam beberapa hal adalah utama dalam momen-momen tertentu, tetapi tidak di lain waktu. Umat Islam berkumpul dalam satu daerah teritori khusus dengan jumlah besar 1.3 M penduduk dengan luasjutaan km2 adalah baik, tetapi bukan perkara mudah pada saat ini yang sudah terpecah-pecah, walaupun sarana komunikasi sekarang sudah amat canggih. Di sisi lainpenduduk Muslim dengan berbagai etnis, bahasa, budaya dan juga non-Muslim yang berada di masing masing wilayah. Saya khawatirkerajaan Saudi Arabia akan menyerahkan kekuasaannya kepada Mesir, maroko, atau bahkan ke orang jawa karena landasan syar’i-nya masih bisa ditafsirkan lain. Malah dalil yang mengedepankan orang Quraisy dalam untuk menjadi pemimpin akan ramai kembali, sementar Ibn Khaldun meneggarai yang itinya bahwa bukan orang Quraisy jinsiyan tetapi muwahhidan, aqliyan wa ilmiayan. Pada masa Abbasiyah pun ada semacam daerah otonomi dalam bentuk kesultanan-kesultanan yang dipimpin oleh para amir dan sultan-sultan, seperti Salahuddin al-Ayyubi di Mesir, Samaniyah di daerah Khurasan yang memiliki kesultanan sendiri, sehingga khalifah hanya kekuasaan spiritual dan kekuasaan temporalnya ada pada para sultan di daerah. Model seperti itu mirip federasi atau kon-federasi sekarang atau negara syerikat.
Penulis berpendapat bahwa khilafah bukan ta’abbudi mahdiyah, tetapi ta’aqqauli yang di sana ada nilai-nilai ilahiyah yang wajib dipelihara, yaitu negara Tauhid dengan menegakkan Syariat Islam dengan memegang prinsip-prinsip berikut:”Kedudukan manusia sebagai hamba Allah, kepemimpinan, manusia sebagai umat yang satu, menegakkan kepastian hukum dan keadilan, musyawarah, amanah, persatuan dan persaudaraan, persamaan, hidup bertetangga baik, tolong menolong dalam kebajikan dan taqwa, perdamaian, membangun ekonomi yang mensejahterakan, bela negara, menghormati hak-asasi manusia, toleransi dan kebebasan beragama, persamaan di depan hukum, bebasi rasa takut, amar makruf nahyil munkar, tanggung jawab, ketaatan”. (Pulungan, 1999: 5-20)
Dengan begitu, maka negara boleh menggunakan sistem tyang disetujui rakyatnya, seperti, Republik, Kerajaan, Kesultnan, Keamiran karena ini merupakan masalah ijtihadiyah, selama di sana Syariat tegak dan aturan Islam berjalan. Tegaknya Peradaban Islam dan Syariat, bukan semata-mata dibangun atas satu sistem baku, tetapi dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Sebagai ganti khilafah, maka amat baik bila menyatukan Umat Islam dibangun atas dasar visi dan misi bersama menghadapi musuh Islam. Maka jalan tengahnya adalah dengan memilih pemimpin Islam, membangun persaudaran antara negara-negara Islam atau negara Muslim yang ada serta memperkuat lembaga-lembaga internasional negara Islam atau Muslim dan umat Islam, seperti OKI, Rabithah al-Alam al-Islami, dan Jamiyat al-Da’wah al-Dauliyah yang ada di Libiyaatau organisai baru yang menggambarkan umat bersatu. Bila di dunia sekarang ada WTO, APEC, SEATO,ASEAN, Uni Eropa, NATO, dll, maka negara-negara Islam pun harus membuat persekutuan itu. Hal ini pun bukan perkara yang mudah pula. Inggris sekarang memiliki apa yang disebut Persemakmuran, suatu bentuk kesepahaman negara-negara bekas jajahan Inggris dalam bidang tertentu, terutama ekonomi, dll. Ide-ide Jamaluddin Al-Afghani dengan Pan-Islam (Persatuan Islam) merupakan upaya kontekstual dalam penegakan khilafah.

E.Khatimah.
Masalah khilafah Islamiyah merupakan masalah yang terus menerus menjadi wacana sejak lama yang belum dapat diimplemetasikan sampai sekarang setelah dibubarkanbanya khilafah Turki Usmani. Upaya penegakkan kembali khilafah menjadi bahasan intelektual yang tidak pernah selesai, sehingga menjadi garapan para mujtahid fikih siyasah.
Melihat kenyataan historis khilafah merupakan masalah ta’aqquli-ta’amuli, maka bentuk negara dalam Islam dapat berbeda dari satu masa ke masa lainnya, tergantung kepada kehendak bangsa atau kaum Muslimin di tempat-tempat itu. Namun, substansi khilafah tidak boleh berubah, terutama dalam menegakkan amanah, keadilan, syura,dan penegakan hukum berdasarkan Alquran dan Sunnah Rasulullah saw.
Sistem khilafah yang pernah berjalan paling tidak ada dua macam, yaitu pertama, model Khulafa Rasyidun, dengan corak pemilihannya yang berbeda-beda dan yang kedua, model sesudah Khulafa Rasyidun, para dinasti, yaitu para khalifah secara turun-temurun dari kalangan keluarga dan menggantinya adakalanya melakukan kekerasan atau inqilab.
Tidak ada dalil qath’i dalam penegakan khilafah, maka sistem khilafah dapat sajiu dicarikan alternatif dengan sistemkekuasaan lain yang sejalan dengan khilafah dan penyatuan seluruh kekuasaan negara-negara Islam sebagai persoalan afdhal dan mafdhul, sehingga dalam situasi tertentu seperti sekarang ini, jika sistem khilafah yang difdambakan mengalami kendal-kendala besar.Model-model pemerintahan Islam dengan sistem khilafah atau lainnya merupakan lapangan ijtihad dalam fikih siasah, sehingga memunculkan corak-corak pemerintahan yang berbeda anatara negara yang satu dan negara lain. Penyatuan satu negara dengan negara lain saat ini harus lewat SK PBB dan tanpa itu dalam pergaulan internasional tidak akan diakui sama sekali. Timor Timur yang sudah yangsudah dikuasi Indonesia 27 tahun lepas kembali dan mendirikan negara sendiri karena selalu direcoki oleh negara-negara lain yang secara kultur dan agama sama.
Kecenderungan masyarakat dunia saat ini berpisah secara teritorial dan karena itu,bentuk Negara Kesatuan, seperti NKRI harus dipertahankan karena jasa intelektual Persis, M. Natsir atas Mosi Integralnya jugamerupakan bentuk kontekstualisasi khilafah masa kini di negara ini.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: