Bab 1h ( Kemahasiswaan Dalam Tatanan Konsep )

  • Kepahaman Konsep Masyarakat Madani

Sesuai dengan visi KAMMI yaitu sebuah wadah perjuangan permanent yang akan melahirkan pemimpin dimasa depan yang tangguh dalam upaya mewujudkan masyarakat islami di Indonesia dalam hal ini yaitu konsep masyarakat madani religius islami. Dengan adanya konsepan tersebut sudah menjadi sebuah kewajaran seyogyanya organisasi-organisasi ekstra kampus mengetahui gambaran design masyarakat islami ( masyarakat madani ) itu secara universal ( menyeluruh ) terkhusus disini adalah KAMMI yang memiliki visi yang jelas tentang konsep masyarakat madani itu sendiri. Sesuai dengan seorang konseptor besar negeri ini yaitu Prof.Dr.H. Nurcholis Madjid, meski beliau termasuk tokoh controversial dijamannya namun setidaknya kita juga perlu menghargai sepak terjang perjuangannya dalam mengkonsep pola masyarakat madani itu sendiri.

Bukanlah suatu kebetulan bahwa wujud nyata masyarakat madani untuk pertama kalinya dalam sejarah umat manusia merupakan hasil usaha Nabi Muhammad, Rasulullah SAW. Sesampai Nabi di kota hijrah, yaitu Yatsrib, Beliau ganti nama kota itu menjadi Madinah. Dengan tindakan itu, Nabi SAW telah merintis dan memberi teladan kepada umat manusia dalam membangun masyarakat madani, yaitu masyarakat yang berperadaban (ber-“madaniyah”) karena tunduk dan patuh (dana-yadinu) kepada ajaran kepatuhan (din) yang dinyatakan dalam supremasi hukum dan peraturan. Masyarakat madani pada hakikatnya adalah reformasi total terhadap masyarakat tak kenal hokum Arab Jahiliah, dan terhadap supremasi kekuasaan pribadi seorang penguasa seperti yang selama itu menjadi pengertian umum tentang negara. Dasar-dasar masyarakat beradab yang diletakkan Nabi itu kemudian dikembangkan oleh para Khalifah yang bijaksana (al-Khulafa al-Rasyiduri), membentuk pemerintahan sistem kekhalifahan (khilafah). Sistem itu sendiri dimulai dengan ijtihad politik Umar bin Khathab dengan inisiatifnya untuk mengangkat Abu Dakar al-Shiddiq sebagai “Pengganti Rasul” (Khalifat al-RasuJ). Inisiatif Umar itu memang tidak luput dari kecaman sebagian sahabat Nabi dengan tuduhan sebagai tindakan ceroboh, tapi Umar membelanya sebagai suatu tindakan mendesak untuk menyelamatkan masyarakat Islam yang baru tumbuh dari bahaya perpecahan yang sedang mengancam. Dan Umar dengan penuh keyakinan melakukan inisiatif itu sebagai kelanjutan wujud pelaksanaan cita-cita masyarakat madani yang diteladankan Nabi.

Hasilnya ialah suatu tatanan sosial-politik yang menurut Robert N. Bellah sangat modern, bahkan ia katakan terlalu modern untuk zaman dan tempatnya, sehingga orang Arab, dimulai oleh Mu’awiyah, meninggalkan pelaksanaan penuh tatanan Islam itu dan kembali ke tatanan pra-Islam. Segi-segi modernitas Madinah itu menurut Bellah ialah, “tingkat yang tinggi dalam komitmen, keterlibatan dan partisipasi yang diharapkan dari seluruh jajaran anggota masyarakat, dan keterbukaan posisi kepemimpinannya terhadap ukuran kecakapan pribadi yang dinilai atas dasar pertimbangan yang bersifat universal dan dilambangkan dalam percobaan untuk melembagakan puncak kepemimpinan yang tidak bersifat keturunan.” Karena itu, kata Bellah lebih lanjut, Madinah merupakan “suatu model untuk bangunan masyarakat nasional modern yang lebih baik daripada yang dapat diimajinasikan” dan menjadi “contoh sebenarnya bagi nasionalisme partisipatoris yang egaliter.” Maka, usaha umat Islam di zaman modern ini untuk menjadikan Madinah sebagai rujukan masyarakat madani, kata Bellah, “bukanlah suatu fabrikasi ideologis yang tidak historis.” Semua sarjana mengetahui, dan mengakui, bahwa salah satu tindakan pertama Nabi SAW untuk mewujudkan masyarakat Madinah itu ialah menetapkan suatu dokumen perjanjian yang disebut Piagam Madinah, yang di kalangan para sarjana Barat juga dikenal sebagai “Konstitusi Madinah”. Inilah dokumen politik pertama dalam sejarah umat manusia, yang meletakkan dasar-dasar pluralisme dan toleransi. Dalam piagam itu ditetapkan adanya pengakuan kepada semua penduduk Madinah, tanpa memandang perbedaan agama dan suku, sebagai anggota umat yang tunggal, dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sama. Sekalipun prinsip Piagam itu tidak dapat sepenuhnya terwujud karena pengkhianatan beberapa kelompok masyarakat Yahudi anggota Piagam itu sendiri di Madinah saat itu, namun semangat dan maknanya dipertahankan dalam berbagai piagam perjanjian yang dibuat kaum Muslim di berbagai daerah dan kota yang telah dibebaskan tentara Islam, dan terus menjiwai pandangan sosial-politik dan sosial-keagamaan masyarakat Islam. Biar pun dalam kasus-kasus tertentu adanya kesadaran jiwa Madinah itu terbatas hanya di kalangan para ulama (sarjana) dan zu’ama (pemimpin) yang berkecerahan saja, sementara pandangan dan pikiran sebagian ulama dan zu’ama yang lain telah tertimbun oleh sikap kemasa-bodohan intelektual, namun denyut semangat Madinah itu masih tetap terasa sepanjang kujur badan dunia Islam, sejak dahulu sampai sekarang.

Adapun kaitannya antara masyarakat madani dan pluralisme, sudah menjadi tuntutan mahasiswa memahaminya secara bijak dalam artian tidak terdoktrinisasi oleh isu-isu sepihak tanpa adanya study empiris yang jelas.Oleh karena itu, menghadapi masa depan bangsa kita, khazanah wawasan kenegaraan dan kemasyarakatan Madinah baik sekali kita jadikan rujukan dan teladan. Hal ini dirasakan amat mendesak bagi masyarakat kita, mengingat akhir-akhir ini banyak tersingkap perilaku yang menunjukkan tiadanya kesejatian dan ketulusan dalam mewujudkan nilai-nilai madani. Disebabkan oleh adanya trauma-trauma masa lalu, baik di Indonesia maupun di tempat-tempat lain di seluruh dunia, khususnya di Barat, sebagian golongan masyarakat merasa enggan merujuk kepada ajaran keagamaan untuk mencari otentisitas dan keabsahan sejati bagi pandangan-pandangan kemasyarakatan dan kenegaraan. Misalnya, berkenaan dengan masalah pluralisme – suatu unsur amat asasi dalam masyarakat madani sebagaimana diletakkan dasar-dasarnya oleh Nabi – kita dapatkan bahwa masyarakat kita masih menunjukkan pemahaman yang dangkal kurang sejati. Namun dalam masyarakat ada tanda-tanda bahwa orang memahami pluralisme hanya sepintas lalu, tanpa makna yang lebih mendalam, tidak berakar dalam ajaran kebenaran. Paham kemajemukan masyarakat atau pluralisme tidak cukup hanya dehgan sikap mengakui dan menerima kenyataan masyarakat yang majemuk, tapi harus disertai dengan sikap yang tulus untuk menerima kenyataan kemajemukan itu sebagai bernilai positif, merupakan rahmat Tuhan kepada manusia, karena akan memperkaya pertumbuhan budaya melalui interaksi dinamis dan pertukaran silang budaya yang beraneka ragam. Pluralisme adalah suatu perangkat untuk mendorong pengkayaan budaya bangsa. Maka budaya Indonesia, atau “Keindonesiaan”, tidak lain adalah hasil interaksi yang kaya dan dinamis antara para pelaku budaya yang beraneka ragam itu dalam suatu “meltingpot’ yang efektif seperti diperankan oleh kota-kota besar Indonesia, khususnya Ibu kota Jakarta Raya sendiri.

Jadi pluralisme tidak dapat dipahami hanya dengan mengatakan-bahwa masyarakat kita majemuk, beraneka ragam, terdiri dari berbagai suku dan agama, yang justru hanya menggambarkan kesan fragmentasi, bukan pluralisme. Pluralisme juga tidak boleh dipahami sekedar sebagai “kebaikan negatif” (negative good), hanya ditilik dari kegunaannya untuk menyingkirkan fanatisisme. Pluralisme harus dipahami sebagai “pertalian sejati kebinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban”. Bahkan, pluralisme adalah juga suatu keharusan bagi keselamatan umat manusia, antara lain melalui mekanisme pengawasan dan pengimbangan yang dihasilkannya. Dalam Kitab Suci al-Qur’an justru disebutkan bahwa Allah menciptakan mekanisme pengawasan dan pengimbangan antara sesama manusia guna memelihara keutuhan bumi, dan merupakan salah satu wujud kemurahan Tuhan yang melimpah kepada umat manusia. “Seandainya Allah tidak mengimbangi segolongan manusia dengan segolongan yang lain, maka pastilah bumi hancur; namun Allah mempunyai kemurahan yang melimpah kepada seluruh alam.”

Kemudian kaitannya masyarakat madani dan toleransi, hal ini perlu kiranya disikapi dengan bijak pula oleh kader-kader dakwah khususnya KAMMI dan umumnya semua kader dakwah islam lainya.Demikian itu persoalannya adalah dengan prinsip pluralisme, lebih-lebih lagi persoalannya terhadap prinsip toleransi. Ada banyak indikasi bahwa masyarakat memahaminya hanya secara sepintas lalu, sehingga toleransi menjadi seperti tidak lebih dari pada persoalan prosedural, persoalan tata cara pergaulan yang “enak” antara berbagai kelompok yang berbeda-beda. Padahal persoalan toleransi adalah persoalan prinsip, tidak sekedar prosedur. Toleransi adalah persoalan ajaran dan kewajiban melaksanakan ajaran. Jika toleransi menghasilkan adanya tata cara pergaulan yang “enak” antara berbagai kelompok yang berbeda-beda, maka hasil itu harus dipahami sebagai “hikmah” atau “manfaat” dari pelaksanaan suatu ajaran yang benar. Hikmah atau manfaat itu adalah sekunder nilainya, sedangkan yang primer ialah ajaran yang benar itu sendiri. Maka sebagai yang primer, toleransi harus kita laksanakan dan wujudkan dalam masyarakat, sekalipun untuk kelompok tertentu – bisa jadi untuk diri kita sendiri -pelaksanaan toleransi secara konsekuen itu mungkin tidak menghasilkan sesuatu yang “enak”. Hal ini menyangkut pihak yang kita benci dan membela kita. Logika pandangan ini ialah bahwa akibat “tidak enak” pelaksanaan suatu kebenaran hanya terjadi dalam dimensi terbatas, berjangka pendek. Sedangkan kebaikan yang dihasilkan oleh pelaksanaan suatu kebenaran selalu berdimensi sangat luas, berjangka panjang, bahkan abadi, sama halnya dengan akibat buruk pelanggaran terhadap kebenaran itu yang juga berjangka panjang, mungkin abadi.

Toleransi sebagai suatu asas masyarakat madam adalah lebih prinsipil daripada toleransi seperti yang pernah tumbuh di masyarakat Eropa. Dalam catatan sejarah, paham toleransi di Eropa antara lain dimulai oleh “Undang-Undang Toleransi 1689” (The Toleration Act of 1689) di Inggris. Tetapi toleransi Inggris itu hanya berlaku dan diterapkan terhadap berbagai pecahan intern gereja Anglikan saja, sementara paham Katolik dan Unitarianisme tetap dipandang tidak legal. Dan di abad 18, toleransi dikembangkan sebagai akibat ketidakpedulian orang kepada agama, bukan karena keyakinan kepada nilai toleransi itu sendiri. Apalagi saat Revolusi Perancis kebencian kepada agama (semangat laidsme) dan (anti-clericalisme) sedemikian berkobar-kobar. Maka yang muncul tidak saja sikap tidak peduli kepada agama, tapi kebencian kepadanya yang meluap-luap. Hal itu t’ercermin dalam ungkapan Diderot, bahwa agama dengan segala lembaga dan pranatanya adalah sumber segala kebobrokan masyarakat, dengan ciri utama tidak adanya sama sekali toleransi. Akibatnya, toleransi dikembangkan hanya sebagai suatu cara (suatu prosedur) agar manusia dapat menyingkir dari agama, atau agama menyingkir dari manusia. Itulah sebabnya di Barat ada keengganan besar sekali untuk menjadikan agama sebagai tempat mencari rujukan otentifikasi dan validasi pandangan hidup sosial-politik yang diperlukan masyarakat.

Betapapun, dunia Barat akhirnya harus menerima dan memperjuangkan dengan sungguh-sungguh pluralisme dan toleransi, sebagai bagian integral demokrasi. Bahkan, para agamawan yang semula di sana menjadi target gerakan paham toleransi dan pluralisme juga memperjuangkannya. Sekalipun begitu, tetap cukup jelas nampak bahwa pengertian mereka tentang toleransi masih lebih banyak bersifat ke dalam kalangan agama mereka sendiri, sebagai bagian dari usaha mereka mengatasi efek negatif perpecahan, bahkan peperangan karena perbedaan penafsiran ajaran agama, seperti yang sampai detik ini masih berlangsung di Irlandia Utara. Dalam keadaan seperti itu, kaum Yahudi di sana masih mengalami perlakuan kejam tak terperikan dalam holokos dan genosida Nazi, dan sampai saat ini tetap berada di bawah bayangan ancaman “anti-Semitisme” yang sewaktu-waktu dapat meledak. Dan dunia Barat sekarang dihadapkan kepada ujian untuk belajar menerima kehadiran berbagai agama yang mulai berkembang di sana, khususnya Islam, Hinduisme dan Budhisme. Secercah harapan memang telah muncul dari Konsili Vatikan II (1960-an). Mungkin adanya konsili itu merupakan permulaan ditinggalkannya prinsip “ekstra eccleciam nulla sattud’ (di luar gereja tidak ada keselamatan), diganti dengan pandangan lebih positif kepada agama-agama lain, dengan mengakui adanya keselamatan di luar gereja sendiri. Konsili itu juga menyerukan agar semua kaum agama, khususnya Nasrani dan Islam, melupakan sejarah permusuhan panjang di masa lalu, dan memulai zaman baru dengan penuh saling pengertian dan penghargaan. Konsili itu merupakan fenomena luar biasa di Barat dalam perkembangan yang sangat menggembirakan tentang sejarah hubungan antar agama dan pertumbuhan paham toleransi dan pluralisme. Sudan barang tentu masih harus ditunggu seberapa jauh prinsip itu akan terbukti membawa dampak yang nyata. Sebab agama Islam pun, menurut bunyi lafal berbagai firman dalam Kitab Suci al-Qur’an, juga mengakui dengan tegas adanya keselamatan pada agama-agama lain, selama para penganutnya beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Hari Kemudian, serta berbuat kebajikan. Tetapi karena berbagai pengalaman historis kaum Muslim, khususnya pengalaman permusuhan dan pertentangan dengan kaum-kaum yang lain, muncul kecenderungan untuk menghindar dari makna lafal firman-firman serupa itu, dengan diterapkannya cara “interpretation away atau “explanation away (suatu cara penafsiran atau penjelasan dengan maksud menghindar dari maksud semula pengertian asal lafalnya). Jika toleransi diharapkan akan membawa berkah, yaitu berkah pengalaman suatu prinsip dan ajaran kebenaran, maka kita tidak boleh memahaminya seperti di Eropa pada abad-abad yang lalu. Toleransi bukanlah sejenis netralisme kosong, yang bersifat prosedural semata-mata, tetapi suatu pandangan hidup yang berakar dalam kebenaran ajaran agama. Maka menghadapi milenium ketiga ini adalah saatnya para pemeluk semua agama ditantang untuk dapat dengan konkret menggali ajaran-ajaran agamanya dan mengembangkan paham toleransi yang otentik dan absah, sehingga toleransi bukan semata-mata persoalan prosedur pergaulan, tapi persoalan prinsip ajaran kebenaran.

Karena berbagai pengalaman kesejarahan di sana, masyarakat Barat sendiri akhirnya mengakui bahwa toleransi adalah “prinsip yang akan memberi kesempatan terbaik kepada keimanan yang benar untuk menang”. Dan prinsip tidak dibenarkannya paksaan dalam agama yang ditegaskan dalam Kitab Suci al-Qur’an pun berdasarkan pandangan bahwa yang benar jelas berbeda dari yang palsu, sehingga manusia dapat memilih dengan bebas dan penuh tanggung jawab. Maka, ketika Rasulullah SAW dalam Piagam Madinah meletakkan asas-asas pluralisme dan toleransi, dengan sendirinya beliau sama sekali tidak bertindak atas dasar kepentingan sesaat dan kegunaan jangka pendek, tapi karena ajaran prinsipil dalam agama yang diwahyukan kepada beliau.

Ada beberapa tokoh yang menjadikan Kitab dan Sunnah sebagai alasan bahwa Pluralisme dan Toleransi ada dalam islam yang diantaranya dikemukakan oleh Caknur yaitu diantaranya :

1) Dan bagi tiap-tiap umat ada arah yang ia menghadap kepadanya. Maka berpaculah kamu dalam berbagai kebaikan. Di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

2) Untuk setiap umat di antara kamu, Kami telah berikan aturan dan jalan. Seandainya Allah menghendaki, niscaya kami la jadikan umat yang tunggal. Tetapi ia hendak menguji kamu berkenaan dengan apa yang telah la anugerahkan kepada kamu. Maka berpaculah kamu sekalian untuk berbagai kebajikan. Kepada Allah kembalimu semua, kemudian la akan jelaskan kepadamu tentang segala hal yang kamu pernah berselisih di dalamnya itu.

3) Seandainya Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi, seluruhnya! Maka apakah engkau (hai Muhammad) akan memaksa manusia sehingga mereka beriman semua

Demokrasi bukanlah sesuatu yang akan terwujud bagaikan jatuh dari langit, melainkan menyatu dengan pengalaman nyata dalam eksperimentasi kita sehari-hari, yang boleh jadi melibatkan proses-proses “coba dan salah” (trial and error). Justru melalui proses-proses itu kita akan tumbuh bersama menjadi lebih dewasa. Sedangkan sebaliknya, yaitu menghindar dari proses-proses itu karena takut bereksperimen telah terbukh berkali-kali, di dalam dan di luar negeri, menghasilkan kemandekan dan situasi menghadapi jalan buntu yang fatal. Karena itu, demokrasi memerlukan sebuah ideologi terbuka, yaitu ideologi yang tidak dirumuskan “sekali untuk selamanya” (once and for all). Ideologi tertutup (yaitu yang jabaran rinciannya dirumuskan “sekali untuk selamanya”) akan cenderung menjadi ketinggalan zaman (obsolete, seperti terbukti dengan komunisme). Maka Pancasila mutlak harus ditatap dan ditangkap sebagai ideologi terbuka yang dinamis, yaitu lepas dari pengkalimatan rumusan pokoknya sendiri seperti tercantum dalam Mukaddimah UUD 45, penjabaran dan perumusan rinciannya harus dibiarkan terus tumbuh dan berkembang, seiring dan sejalan dengan dinamika masyarakat. Justru titik kuat demokrasi, dengan segala kekurangannya, ialah kemampuannya untuk mengoreksi dirinya sendiri, persis karena prinsip keterbukaannya itu. Namun karena konsep demokrasi itu sendiri sampai sekarang masih diperdebatkan maka tidak menjadi soal kalau wacana ini dijadikan sebuah study banding mengenai konsep demokrasi itu sendiri.

Dari beberapa keterangan diatas maka dapat disimpulkan bahwa demokrasi tidak mungkin terwujud tanpa kesadaran yang cukup tinggi tentang jiwa madani, disertai komitmen sejati seluruh warga masyarakat kepada pluralisme dan toleransi sebagai masalah prinsipil, bukan prosedural semata. Dan suatu komitmen sejati senantiasa berdimensi keruhanian, seperti yang ada dalam pandangan keagamaan.

Sebagai sistem simbolik, agama akan secara nyata membawa manfaat perbaikan hidup manusia jika para pemeluknya sanggup “menyeberang” atau melakukan i’tibar dan menangkap makna di balik “ayat-ayat” (pertanda-pertanda) yang merupakan simpul-simpul ajarannya. Dengan begitu, ekspresi dan pengamalan keagamaan tidak mandeg hanya pada formalisme yang hampa. Berkenaan dengan itu, kaum Muslim kini dituntut untuk mampu menangkap makna esensial di balik eksperimen kekhalifahan hasil ijtihad Umar ibn Khathab di masa-masa yang paling otentik, yaitu masa-masa khilafah rasyidah. Eksperimen hasil ijtihad Umar itu merupakan realisasi lebih lanjut prinsip-prinsip masyarakat madani yang telah diteladankan oleh Nabi. Makna esensial eksperimen itu tanpa banyak kesulitan dapat diterjemahkan kembali ke dalam dimensi-dimensi modern kehidupan bernegara, dengan pengkayaan dari pengalaman kemanusiaan universal. Dengan begitu akan tumbuh dukungan otentik kepada demokratisasi, agenda utama reformasi, menuju masa depan yang lebih baik bagi seluruh bangsa, dalam suatu modem nation state. Semoga dengan memahami konsep ini mahasiswa pada khususnya mampu menindak lanjuti tujuan reformasi ‘’98’’ dengan penuh rasa tanggung jawab yang disertai kebijaksanan dalam bersikap.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: