Bab 1i ( Kemahasiswaan Dalam Tatanan Konsep )

  • Memahami Konsep Khilafah

Bagi sebagian kalangan ataupun kalangan tertentu konsep kekhilafahan islam adalah sebuah kemestian, namun sebagian yang lain justru berpendapat sebaliknya bahwa konsep kekhilafahan tidak mungkin terjadi dengan kata lain adalah mustahil. Meski masih bersifat subjektif namun setidaknya hal ini tidak menjadikan sebuah arena pertarungan yang dilandasi kebencian malainkan arena yang dilandasi semangat kebijaksanaan.

Karakter khilafah yang totaliter hanya mungkin terlaksana pada wilayah geografis yang tidak terlalu luas dan masyarakat politik yang relatif homogen. Karena itu, dalam sejarah Islam, konsep khilafah dalam pengertian yang sesungguhnya, hanya pernah terjadi selama empat dasawarsa pertama, yakni pada masa pemerintahan Abu Bakar, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, meski pada zaman turki Ustmani terjadi proses khilafah yang berakhir dengan kehancuran. Bahkan sebelumnya pula yaitu pada masa Ali, institusi khilafah mulai mengalami ancaman serius yang berpuncak pada terbunuhnya sang khalifah dan naiknya Muawiyah dari klan Bani Umayyah menggantikan Ali. Di tangan Bani Umayyah, lembaga khilafah menjadi sistem kerajaan yang otoriter. Para khalifah Bani Umayyah berusaha mengatasai gejolak-gejolak politik secara dingin. Pada tingkat tertentu mereka berhasil. Tapi, dengan semakin meluasnya wilayah Islam, Dinasti Umayyah tak lagi mampu mengontrol kekuasaannya. Maka, pada pertengahan abad ketiga Hijriah, dimulai dari konflik-konflik berdarah yang panjang, institusi khilafah, untuk pertama kali dalam sejarah Islam, terbelah menjadi dua: satu di bawah kekuasaan Abbasiyyah yang berkuasa di Baghdad dan lainnya berada di bawah kekuasaan Bani Umayyah yang berkuasa di Andalusia. Sejak saat itu, konsep khilafah yang mengandaikan adanya satu kepemimpinan politik Islam hanyalah sebatas konsep teoretis yang tak punya rujukan di dunia nyata.

‘Khilafah’ dan totalitarianisme

Adalah mengherankan kalau pada masa modern, sebagian kaum muslim berusaha menghidupkan konsep khilafah yang sudah mati ratusan tahun silam. Mengherankan karena sistem ini telah terbukti gagal dan tak berjalan dengan sempurna. Bahkan pada masa-masa awal Islam, yakni masa khalifah yang empat (khulafa al-rasyidin), yang kerap dianggap sebagai contoh ideal, sistem khilafah tidak berjalan mulus. Berbagai konflik, ketegangan politik, dan peperangan, mewarnai masa-masa ini. Cukuplah bagi kita menyebutkan bahwa tiga khalifah terakhir dari khulafa al-rasyidun, semuanya mati terbunuh secara mengenaskan. Jika sistem itu memang benar-benar berjalan dengan baik dan ideal, mestinya ada sebuah mekanisme politik yang dapat menjamin keamanan pengelola negara dan ketenteraman masyarakatnya.

Para pendukung gagasan khilafah kerap memiliki gambaran yang ideal tentang sistem politik Islam ini. Mereka membayangkan bahwa di bawah satu komando Islam, kaum muslim bakal mudah diarahkan menjalankan aktivitas kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai dan ajaran-ajaran Islam. Secara politik, lembaga khilafah juga bisa dimanfaatkan untuk memobilisasi kaum muslim sesuai dengan keinginan sang penguasa atau khalifah. Akibatnya, sistem khilafah model ini sangat mirip dengan komunisme atau fasisme, di mana semua masyarakat harus tunduk pada satu rezim totaliter. Hampir semua sistem totaliter dibangun lewat cara-cara pemaksaan dan kekerasan. Komunisme adalah contoh paling jelas dalam sejarah totalitarianisme. Namun, karena pemaksaan dan kekerasan bertentangan dengan fitrah manusia, sistem ini gagal dan berakhir dengan kebangkrutan. Para pendukung gagasan khilafah tentu saja akan menolak jika gagasan mereka dibandingkan dengan komunisme atau sistem totaliter lainnya. Tapi, penolakan itu sesungguhnya merefleksikan ketidakmantapan dan ketidakpercayaan diri dalam menyikapi konsep khilafah.

Dari Khilafah ke negara Islam

Para intelektual muslim modern seperti Rasyid Ridha dan Abul A’la al-Maududi, mencoba bersikap jujur dan mengakui bahwa khilafah adalah sebuah gagasan utopis yang sulit untuk diterapkan. Berpijak dari kegagalan Jamaluddin al-Afghani dengan gagasan pan-Islamismenya, para intelektual muslim itu mencoba bersikap realistis dengan mengesampingkan ide khilafah dan menggantinya dengan konsep ‘negara Islam’. Di dunia modern di mana paradigma komunitas politik didominasi oleh gagasan negara-bangsa, hanya gagasan ‘negara Islam’ yang mungkin untuk diterapkan.

Maka, sejak paruh pertama abad ke-20, banyak dari pemimpin muslim berlomba-lomba menyuguhkan konsep negara Islam sebagai alternatif dari sistem khilafah yang tak bisa lagi diterima oleh sebagian besar kaum muslim. Pada tahun 1902, Arab Saudi memulainya dengan mendeklarasikan diri sebagai ‘kerajaan Islam’. Langkah ini kemudian disusul oleh Pakistan, Sudan, dan Iran yang mengumumkan diri sebagai ‘republik Islam’.

Di Indonesia, gagasan ‘negara Islam’ pernah sangat kuat didukung oleh partai-partai Islam, dan hampir terealisasi pada pertengahan tahun 1950-an, kalau saja partai-partai itu berhasil memenangkan pemilu. Tetapi, lambat-laun, orang pun semakin sadar bahwa konsep ‘negara Islam’ pun tidak realistis dan tak bisa bekerja dengan baik. Tidak mengherankan kalau sejak tahun 1970-an, para tokoh muslim sendiri mulai mengkritisi dan bahkan menolaknya.

Berbagai pilihan

Salah satu sebab mengapa gagasan khilafah atau negara Islam tidak lagi relevan dan karenanya ditolak oleh sebagian besar kaum muslim adalah karena ia menyalahi logika politik yang berlaku pada masa kini. Seperti dikatakan di atas, gagasan khilafah hanya mungkin diterapkan pada wilayah geografis yang terbatas dan komunitas politik yang relatif homogen. Sekarang ini adalah mustahil menyatukan kaum muslim yang tersebar dalam begitu banyak negara dengan beragam karakter dan kepentingan politik. Langkah maksimal yang bisa dilakukan adalah mewujudkan organisasi internasional seperti OKI (Organisasi Konferensi Islam) dengan tetap memberikan kebebasan pada masing-masing negara anggota untuk menentukan dan mengatur urusan politiknya.

Keterbatasan lain dari konsep khilafah (dan juga negara Islam) adalah pada karakternya yang eksklusif. Di tengah komunitas politik yang beragam di mana manusia tidak lagi dilihat berdasarkan afiliasi agamanya, tapi karena statusnya sebagai warga negara, konsep politik yang mengedepankan afiliasi keagamaan tak lagi bisa bekerja. Dengan keterbatasan seperti itu, para pembaharu muslim sejak awal abad ke-20 telah berusaha melakukan pembacaan ulang terhadap tradisi pemikiran klasik. Mereka berpendapat bahwa konsep-konsep politik masa silam harus dilihat dan diletakkan pada semangat zamannya. Dari sini, para ulama modernis menganggap bahwa konsep khilafah sudah tak lagi relevan. Soal platform dan model politik sepenuhnya dikembalikan kepada ijtihad kaum muslim apakah mereka akan mengambil bentuk republik, parlementer, atau kerajaan. Yang ditekankan adalah bagaimana sebuah model politik dapat berjalan dan memberikan maslahat kepada orang banyak dan bukan hanya kepada sekelompok penganut agama tertentu.

Namun terlepas dari pro dan kontra mengenai kembalinya kepada konsep khilafah islam yang benar, sudah menjadi tanggung jawab kita semua khususnya para mahasiswa muslim untuk mempelajari dan memahami sejarah secara menyeluruh tidak hanya melihat dari sudut pandang semata. Mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa diharapkan bisa menerapkan berbagai macam paradigma kekhalifahan itu sendiri jika hal itu memang diakui taupun diimani oleh mereka, namun jika paradigma itu dirasa janggal maka sudah sepantasnya mahasiswa-mahasiswa muslim mampu mendisain ulang paradigma-paradigma yang berkaitan dengan ketatanegaraan. Sebagai masukan saja dari saya bahwa konsepan-konsepan pemikiran tidak akan berjalan lancar tanpa adanya konsepan-konsepan empiris yang dilandasi al-quran dan sunah baik melaui pendekatan sejarah itu sendiri maupun pendekatan-pendekatan yang lainnya.

Memahami Konsep Demokrasi

Setelah mengetahui bagaimana konsepan khilafah itu sendiri dipandang dari sudut realitas ( meski masih bersifat subjektif ) , kini tibalah saatnya bagi kita khususnya mahasiswa sebagai penyelamat bangsa yang akan datang memahami konsep kenegaraan kita yang konon katanya adalah berhaluan demokrasi, meski pada tatanan praktek menurut saya masih jauh dari apa yang dinamakan demokrasi. Pemikiran ini tidak terlepas dari beberapa pola kebijakan pemerintah baik dari masa era orde lama sampai era reformasi sekarang ini yang masih dirasa rancu, kacau, semrawut dan janggal kalau tidak mau dikatakan gagal total (pent.).

Adapun isitilah “demokrasi” berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 SM. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18, bersamaan dengan perkembangan sistem “demokrasi” di banyak negara. Kata “demokrasi” berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos/cratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara.

Demokrasi menempati posisi vital dalam kaitannya pembagian kekuasaan dalam suatu negara (umumnya berdasarkan konsep dan prinsip trias politica) dengan kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Prinsip semacam trias politica ini menjadi sangat penting untuk diperhitungkan ketika fakta-fakta sejarah mencatat kekuasaan pemerintah (eksekutif) yang begitu besar ternyata tidak mampu untuk membentuk masyarakat yang adil dan beradab, bahkan kekuasaan absolut pemerintah seringkali menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia.

Demikian pula kekuasaan berlebihan di lembaga negara yang lain, misalnya kekuasaan berlebihan dari lembaga legislatif menentukan sendiri anggaran untuk gaji dan tunjangan anggota-anggotanya tanpa mempedulikan aspirasi rakyat, tidak akan membawa kebaikan untuk rakyat. Intinya, setiap lembaga negara bukan saja harus akuntabel (accountable), tetapi harus ada mekanisme formal yang mewujudkan akuntabilitas dari setiap lembaga negara dan mekanisme ini mampu secara operasional (bukan hanya secara teori) membatasi kekuasaan lembaga negara tersebut.

Teori politik merupakan kajian mengenai konsep penentuan tujuan politik, bagaimana mencapai tujuan tersebut serta segala konsekuensinya. Bahasan dalam Teori Politik antara lain adalah filsafat politik, konsep tentang sistem politik, negara, masyarakat, kedaulatan, kekuasaan, legitimasi, lembaga negara, perubahan sosial, pembangunan politik, perbandingan politik, dsb.

Namun yang ironis adalah bahwa konsepan demokrasi secara teori terkadang seolah tertukar dengan konsepan-kosepan praktisnya, sehingga tidak salah bila banyak sistem teori politik demokrasi berobah menjadi system teori selain dari demokrasi itu sendiri seperti halnya berubahnya status system demokrasi menjadi anarkisme, autoritarian, demokrasi, diktatorisme, fasisme, federalisme, feminisme, fundamentalisme keagamaan, globalisme, imperialisme, kapitalisme, komunisme, liberalisme, libertarianisme, marxisme, meritokrasi, monarki, nasionalisme, rasisme, sosialisme, theokrasi, totaliterisme, oligarki dsb.

Masukan dari berbagai macam keterangan diatas, saya hanya menyarankan sudah seyogyanya kita sebagai generasi pemikir tidak terjebak dengan selogan anti demokrasi ataupun pro demokrasi, namun yang lebih penting adalah bagaimana kita berbuat dan bertindak sesuai dengan etika dan estetika yang tidak keluar dari konsepan ajaran kita sendiri. Caranya ? sudah barang tentu banyak hal yang bisa kita lakukan didalam setiap kehidupan kita baik dalam mempola kebaikan diri, keluarga, masyarakat bangsa dan Negara. Semoga apapun dan bagaimanapun konsepan paradigma langkah kehidupan kita senantiasa ada dalam jalur dan bimbingan_Nya. Amien.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: