Bab Il (Mahasiswa dalam Tatanan Konsep)

Demokrasi Wacana : Demokrasi dan Perselingkuhan(-Nya)

Sangat menarik sekaligus miris rasanya ketika kita sedikit melihat konsep demokrasi dinegara kita, bagaimana tidak negara yang konon katanya adalah negara yang adil dan ma’mur, sopan dan beradab,pahlawan tanda jasa dan yang terakhir adalah konon katanya negara merdeka. Ada kesalahan kayaknya dinegara ini, ada kerancuan dalam sistem negara ini dan banyak hal – hal yang janggal dalam kontek kenegaraan dinegara ini. Ada beberapa kasus (contoh)betapa kacaunya sistem ketata negaraan ini.dimulai oleh kasus tertangkapnya jaksa urip dalam kasus penyuapan kemudian sebelumnya kasus insiden Monas (1 juni 2008) dan juga kasus UNAS ditambah lagi deretan peristiwa sebelumnya (kasus naiknya BBM, BLT : baik dalam kontek masyarakat maupun baru-baru ini dalam kontek BLT mahasiswa) adalah beberapa kasus yang sangat menggelikan dimana bagaimana negara ini mau aman kalau para pemimpin ini adalah para koruptor, para mafia peradilan, para perampas dan perampok rakyat,para penjilat….dll.

Demokrasi disatu sisi dijadikan landasan sebagai dalih kemajuan negara ini namun disisi lain terkuaknya berbagai penyimpangan dalam ranah konstitusi negara dijadikan sebagai alasan bahwa negara ini mulai bangkit.Bangkit dalam arti ’’…’’(berkembang).Hukum yang mandul telah menambah daftar kebobrokan negara ini, banyaknya calo calo aparat penjual kebijakan, banyaknya ketidak berpihakan kepada rakyat merupakan cerminan bahwa sebenarnya negara kita sedang menuju kehancuran.

Apakah transisi demokrasi bisa disebut sebagai kunci pembuka Reformasi? Apakah krisis ekonomi telah membuka kesadaran kolektif bangsa untuk menggerakan reformasi? Apakah gerakan reformasi merupakan gerak spontan atau stimulan politis? Ataukah faktor dan kondisi eksternal (asing) hanya menjadi momentum saja yang mempercepat munculnya gerakan reformasi? Lalu, apakah IMF dan reformasi ekonomi, reformasi politik dan supermasi sipil memiliki peran yang signifikan menuju Indonesia yang lebih maju? Kita memang memiliki catatan penting yang memiliki korelasi yang sangat berkaitan dengan poin ini (red. Seperti Pemilihan Umum, Partai Politik, Desentralisasi, Konflik, Militer, Panggung Masyarakat Sipil. Semuanya perlu jawaban. Tapi yang jelas, itulah kondisi bangsa kita; Indonesia. Tapi signifikankah, apa efektifitasnya bagi masa depan Indonesia? Semuanya perlu jawaban yang lebih cerdas. Lalu bagaimana dengan Transisi Demokrasi yang kemudian disinyalir sebagai Drama Perselingkuhan Negara?

Ada isu politik yang sangat ‘meracun’ di banyak kalangan yaitu PILKADA, di mana ia disinyalir menjadi sebuah wadah baru menuju perubahan structural dan warna politik di Indonesia atau sering disebut dengan Demokrasi Substansial. Tapi bagaimana Praksis PILKADA selama ini? Apakah hanya tergelincir ke ‘Demokrasi Kulit‘ saja ? Apakah masih menggunakan ‘lagu lama’ Politik Primordial dengan musik ‘Rasionalitas Bohongan’? Idealita memang sering menjadi impian konstitusi saja; sebab realita – sebagai implementasinya – tidak seindah yang dibayangkan. Untuk itulah menata proses politik menuju system yang substansial perlu dan penting untuk kita tata kembali. Sehingga momentum penentuan kepemimpinan negeri ini ke depan lebih terkelola dengan rapih.

Sebagai contoh kasus dan harus kita pahami dan harus menjadi kawalan kita adalah PEMILU 2009. Dalam hal ini kita bisa melihat strategi berbagai partai politik dalam menghadapi PEMILU 2009 ke depan. Tentu kita juga harus membaca juga kilas balik PEMILU 2004 beberapa waktu yang lalu. Di antara isu besar yang menjadi ‘isu utama’ adalah keterwakilan perempuan, dua kekuatan berimbang yang sangat signifikan seperti kubu Islamis dan Nasionalis. Dua icon tersebut menjadi icon politik pada even PEMILU 2004 yang lalu, dan ke depan sepertinya itu masih menjadi ‘isu besar’ juga. Sebab keduanya menyentuh langsung dengan publik dan ‘kepentingan’ politik itu sendiri. Selain itu, merumuskan strategi keamanan nasional juga masih menjadi pilihan-pilihan politik ke depan. Sebab jika kita belajar dari sejarah ada banyak varian yang kemudian mempengaruhi pandangan politik dan lain-lain.[1]

Selain itu, pasang surut pemberantasan korupsi juga masih menjadi hambatan sekaligus sebagai peluang bagi kekuatan politik yang ada. Varian-variannya – misalnya – Budaya Korupsi dan Malu, TPK dan Tim Tastipikor, Penegakan Hukum, Birokrasi Moderen serampangan dan lain-lain. Kemudian yang tak kalah hangatnya adalah kebijakan desentralisasi dan sentralisasi yang masih menimbulkan banyak problem susulan, di samping ada hal positif yang dimunculkan. Distribusi peran Pusat- Daerah misalnya dan lain-lain. Selain drama-drama di atas, ada angin lain yang kemudian bisa menjadi warna baru perpolitikan Indonesia ke depan. Seperti munculnya berbagai fenomena gerakan islam yang – kemudian – mencoba menyentuh ranah-ranah struktural alias politik praktis kenegaraan. Yang pada saat yang sama menawarkan solusi secara konseptual maupun praksisnya. Menurut saya, ini adalah anugrah yang perlu kita syukuri dan warisi; walaupun kita tidak berada di sana (masuk struktural politik dan lain-lain), dengan catatan bahwa konsolidasi kultural juga harus menjadi bagian yang tidak boleh kita lupakan.


Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: